Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa partainya tak bisa melarang putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Djarot menjelaskan PDIP memang memiliki aturan bahwa anggota keluarga dari kader PDIP tak boleh berbeda partai. Namun, yang dimaksud keluarga haruslah keluarga inti, seperti suami atau istri, dan anak yang masih dalam tanggungan.

“Keluarga inti tuh apa? Anak yang menjadi tanggungan kami, belum menikah. Ini [Kaesang] sudah menikah sudah punya preferensi sendiri, beliau punya keluarga inti sendiri dong,” kata Djarot di kantor DPP PDIP, Kamis (21/9).

“Mas Kaesang sudah dewasa, sudah mandiri, sudah berumah tangga, ya kita serahkan,” imbuhnya.

Namun, kata dia, pihaknya hanya memberi catatan bagi kader yang anggota keluarganya berbeda partai. Kata Djarot, kader yang dimaksud dengan demikian dianggap tak mampu melakukan pendidikan politik dan penyadaran karena anggota keluarganya berbeda partai.

“Misalnya saya punya adik, sudah berumah tangga, kemudian dia menjadi pengurus partai lain, itu catatan bagi saya,” kata dia.

Namun demikian, Djarot menegaskan pihaknya tak akan melakukan klarifikasi terhadap Presiden Jokowi sebagai orang tua Kaesang, maupun Gibran selaku kakak Kaesang. Menurut dia, pilihan Kaesang, seandainya resmi bergabung PSI, itu merupakan pilihan pribadi.

Oh iya, saya perlu mengutip beberapa poin dari artikel yang juga relate dengan ini:

Djarot mengaku belum mengetahui kabar yang menyebut bahwa Kaesang akan bergabung dengan PSI. Namun, dia mengingatkan agar Kaesang bisa mempelajari basis ideologi partai yang akan dipilih.

“Saran saya adalah untuk masuk organisasi partai politik itu ojo kesusu, ojo grusa grusu. Coba dilihat dipelajari dulu bagaimana AD/ART partai itu,” kata dia di kantor DPP PDIP, Kamis (21/9).

“Dievaluasi juga, kemudian dipelajari juga apakah ideologi dari partai tersebut dan apakah ideologi itu benar-benar bisa diterjemahkan di dalam program perjuangan partai,” imbuhnya.

Menurut Djarot, partai harus dilihat tata kelola organisasi, serta rekam jejaknya. Dia mengingatkan Kaesang agar tak memilih partai yang mengutamakan basis elektoral berdasarkan pencitraan.

Selain itu, kata dia, partai juga harus dilihat dari pola rekrutmen dan kaderisasinya. Namun, menurut Djarot, Kaesang sepenuhnya memiliki keputusan untuk menentukan hal itu.